Mendikdasmen Sebut Dugaan Penyalagunaan Dana PIP Ditangani Irjen


Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, meminta semua pihak agar tak menyalagunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Abdul mengatakan kasus dugaan penyalahgunaan PIP) telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal (Irjen).

“Itu, kan, sudah dilakukan oleh Irjen, ya (penanganannya), sudah dilakukan oleh Irjen dan kami berharap agar semua pihak dapat mengikuti prosedur tentang penyaluran PIP itu. Jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan,” kata Mu’ti, usai menghadiri acara Sarasehan Ulama NU di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Mu’ti turut meminta masyarakat berperan aktif dalam melaporkan segala indikasi penyalahgunaan PIP. Tujuannya, agar setiap kasus bisa langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh Irjen di Kemendikdasmen.

"Tentu saja kalau misalnya memang ada penyalahgunaan tolong masyarakat menyampaikan kepada kami untuk kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut saya kira demikian, ya," ucap Mu'ti.

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bantuan sosial yang disalurkan pemerintah selama 2025. Jadwal pencairan PIP 2025 akan berlangsung dalam beberapa bulan.

PIP diberikan khusus oleh pemerintah kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan mendukung akses pendidikan hingga siswa dapat terus bersekolah tanpa terkendala biaya.

Bantuan PIP diperuntukkan bagi siswa berbagai jenjang pendidikan. Di antaranya mencakup SD, SMP, dan SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kejar paket.

Salah satu syarat mendapat PIP ialah berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. Selain itu, syarat mendapatkan PIP lainnya yakni terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

Pada 2025, pemerintah melakukan pemudahan akan proses pengecekan status penerima PIP dengan menyediakan sistem daring. Melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), siswa dan orang tua dapat memverifikasi kelayakan penerimaan bantuan tersebut.

Penerima bantuan program PIP 2025 diwajibkan untuk mengaktifkan rekening Simpel terlebih dahulu agar dana bantuan dapat dicairkan.

Penyaluran dana PIP dilakukan secara bertahap yang diadakan dalam tiga termin. Termin 1 yaitu Februari hingga April 2025, Termin 2 pada Mei hingga September 2025 dan Termin 3 yaitu Oktober sampai Desember 2025.

Sumber: Tirto.id


Govt carrying out reform to develop tourism sector

Deputy for industry and investment at the Ministry of Tourism, Rizki Handayani Mustafa, has informed that the government is currently carrying out reform to develop the tourism sector and realize sustainable tourism. "The government is currently carrying out a restructuring or reform of all sect...

Menko Yusril rekomendasi penetapan satu institusi sebagai coast guard

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut. "Menetapkan satu institusi seb...

Forum guru swasta Tulungagung tagih janji prioritaskan P3K

Forum guru swasta Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa, mendatangi DPRD setempat untuk menagih janji pemerintah yang akan memprioritaskan mereka dalam penjaringan guru kontrak dengan skema P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam narasi mereka yang tergabung dalam Forum P1 S...

Timnas amputasi Indonesia melaju ke final Kejuaraan Asia

Tim nasonal sepak bola amputasi Indonesia melaju ke final Kejuaraan Sepak Bola Amputasi Asia atau Amputee Football Asian Championship 2025 di Dhaka, Bangladesh. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia mengunci kemenangan pada laga terakhir melawan Nepal dengan skor telak 9-0, Selasa, dikutip ...

Menteri PKP: Indonesia gelar "karpet merah" bagi rakyat dan investor

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Indonesia siap menggelar "karpet merah" (simbol penghormatan atau eksklusivitas) kepada rakyat dan investor di sektor perumahan. “Negara ini bisa membuat karpet merah untuk rakyat kecil. Sama seperti yang ...

Govt to form team to tackle illegal levies at tourist attractions

The Ministry of Tourism, together with other relevant ministries, will set up a work team to handle illegal levies at tourist spots. This was confirmed by the ministry's deputy for industry and investment, Rizki Handyani Mustafa, at the National Conference of the Indonesian Hotel and Restaurant ...

Penerimaan pajak sektor digital pada Januari 2025 Rp1,08 triliun

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor digital mencapai Rp1,08 triliun pada Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, merinci setoran pajak...

Ketua KPK: Kenaikan IPK 2024 bukti kepercayaan kepada pemerintah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024 adalah bukti kepercayaan publik kepada pemerintah dan KPK. "Saya yakin bahwa meskipun pengaruhnya kec...

Govt invites investors to build LPG factories to reduce imports

Energy and Mineral Resources Minister Bahlil Lahadalia has invited investors and entrepreneurs to set up liquefied petroleum gas (LPG) factories in Indonesia to help lower national oil and gas imports. Interested investors will have the option of applying for financing through state-owned bank P...

Pakar sarankan Kejagung lakukan audit sistem secara menyeluruh

Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha menyarankan agar Kejaksaan Agung melakukan audit secara menyeluruh terhadap sistemnya untuk memastikan apakah betul telah terjadi peretasan atau tidak. "Audit ini sekaligus mencari titik kelemahan yang dipergunakan oleh peretas untuk masuk ke sistem K...