Kenapa Gas 3 Kg Langka dan Benarkah Pengecer Dilarang Jual?


Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan elpiji 3 kg hingga menimbulkan isu kelangkaan dan larangan penjualan gas melin di pengecer. Masyarakat di beberapa kota besar di Indonesia mengeluh kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Pangkalan pun mewajibkan masyarakat untuk menggunakan KTP saat membeli gas melon tersebut.

Beberapa agen gas ada yang mengungkapkan bahwa sudah beberapa hari tidak pernah mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Setiap kali akan mengambil dari terminal pusat stok sering kosong. Selain mengalami kelangkaan, warga juga mengeluhkan harga yang meningkat menjadi Rp24.000 per tabung dari semula Rp20.000-Rp22.000.

Lalu, apa yang menjadi penyebab gas LPG 3 kg langka di sejumlah kota besar ini?

Kenapa Gas 3 Kg Langka?

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut, mulai 1 Februari 2025 pemerintah menerapkan kebijakan melarang penjualan gas LPG 3 kilogram ke pengecer dan mengalihkan penjualan hanya ke agen resmi PT Pertamina. Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilakukan karena pihaknya menerima laporan penyaluran gas LPG kerap tidak tepat sasaran, bahkan ada indikasi permainan harga gas LPG di lapangan.

"Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu seharusnya tidak lebih dari Rp5.000-Rp6.000. Negara itu mensubsidi. Harga real-nya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar Rp12.000, kurang lebih per kilogram,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (03/02/2025).

Indikasi permainan harga ini akhirnya pemerintah memberlakukan regulasi baru untuk menghapus pengecer sebagai distributor gas LPG 3 kg. Bahlil juga menegaskan, pemerintah dapat mengontrol harga penjualan gas LPG, serta mengurangi distribusi tidak tepat sasaran melalui aturan baru tersebut. Pemerintah tidak akan segan mencabut izin pangkalan jika ada kenaikan harga yang tak sesuai aturan di pangkalan tersebut.

Selain itu, dalam menerapkan kebijakan baru tersebut, Bahlil mengaku telah mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pengecekan atau mengontrol penyaluran termasuk harga gas LPG 3 kilogram di lapangan secara berkala.

“Saya sudah meminta agar pengecer-pengecer yang sudah memenuhi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa, dia bisa kita kontrol harganya, karena kalau tidak ini bisa berpotensi penyalahgunaan. Ini transisi aja sebenarnya,” tambah Bahlil.

Sebelumnya Kementerian ESDM juga telah menetapkan bahwa pembelian LPG 3 Kg dilayani di pangkalan resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Pangkalan tersebut dapat diketahui dengan cara mengakses https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

Menurut kabar terbaru, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk kembali membuka jalur distribusi gas LPG 3 kg ke pedagang eceran. Hal itu merespons antrean di beberapa distributor resmi LPG 3 kg di sejumlah daerah.

"Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Semula peralihan dari pengecer ke pangkalan ini untuk memastikan bahwa LPG 3 kg tersedia dan tepat sasaran sesuai aturan Pemerintah. Selain itu, pembelian LPG 3 KG di pangkalan juga membuat distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah dapat mengetahui jumlah kebutuhan LPG masyarakat.

Bahlil Jamin Tak Ada Kelangkaan Gas LPG 3 Kg

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan, Pemerintah menjamin tidak akan ada kelangkaan gas LPG 3 kg. Bahlil menegaskan kelangkaan itu terjadi karena saat ini ada fase transisi peralihan penjualan dari pengecer ke pangkalan resmi PT Pertamina.

Menurutnya jika ada keluhan warga yang masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram, hal itu disebabkan karena masyarakat kesulitan mengakses ke pangkalan gas LPG atau di wilayah tersebut belum adanya pangkalan gas LPG resmi dari PT Pertamina.

“Barang nggak ada yang langka, saya jamin. Saya jamin nggak langka, cuma persoalannya dari 100 meter (jarak dengan pengecer), sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 (meter) atau 1 kilometer,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (03/02/2025).

Tak hanya itu, Bahlil juga mengingatkan bahwa tidak ada pembatasan untuk kuota subsidi LPG 3 kg. Jika mengacu pada pernyataan Bahlil, maka tak heran jika saat ini beberapa kota besar merasakan dampak kelangkaan gas LPG 3 kg, karena Pemerintah tengah menerapkan kebijakan baru soal penjualan dan peredaran gas melon tersebut.

Sumber: Tirto.id


Pemkot Pekalongan batasi lalu lintas ternak cegah penyebaran PMK

Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Fitria Kurniawati di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya tela...

Gunung Lewotobi naik Level IV Awas setelah 987 gempa hembusan

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Level IV (Awas) setelah terdeteksi mengalami 987 gempa hembusan dalam lebih dari sepekan terakhir. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid ...

PBSI perluas jangkauan bulu tangkis ke seluruh lapisan masyarakat

Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) tak hanya fokus pada peningkatan prestasi, tetapi juga memastikan olahraga tepok bulu ini menjadi bagian hidup semua orang di Indonesia. Langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan terhadap turnamen Badminton Pelajar dan Turnamen Badmint...

Kemensos dan Kementerian PPPA ajak Muslimat NU kerja sama

Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk bekerja sama dalam mewujudkan target pembangunan ke depan saat Kongres XVIII di Surabaya, Jawa Timur. "Kami mengajak Muslimat untuk bersama-sama berko...

Kurs rupiah Kamis diperkirakan cenderung bergerak "sideways"

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan bahwa nilai tukar (kurs) rupiah cenderung bergerak sideways (dalam rentang sempit). “Nilai tukar rupiah cenderung bergerak sideways pada perdagangan Rabu (12/2) malam, seiring investor yang masih menunggu rilis data inflasi AS (Amerika Se...

PT Timah bangun penahan abrasi di Pantai Pongkar

PT Timah Tbk akan membangun penahan abrasi sepanjang 100 meter di Pantai Pongkar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, guna mengurangi dan mencegah dampak abrasi di pemukiman warga pesisir kawasan pantai daerah itu. "PT Timah telah menyosialisasikan rencana pembangunan penahan abrasi di Pa...

Korban tewas bom bunuh diri Afghanistan bertambah jadi delapan orang

Jumlah korban tewas akibat serangan teroris bom bunuh diri di Kota Kunduz bertambah menjadi delapan orang, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. "Kemarin kita menyaksikan insiden yang menyayat hati di Kota Kunduz. Delapan orang, termasuk mujahidin dan warga sipil, yang menjadi m...

Komisi XI DPR setuju efisiensi belanja Bappenas Rp1 triliun lebih

Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,002 triliun. Secara rinci, efisiensi anggaran di...

Keppres biaya haji terbit mengatur besaran Bipih per embarkasi

Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah /2025 telah terbit, yang mengatur besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. "Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan ha...

Kejari Tangerang-Banten tetapkan dua orang tersangka korupsi APBDes

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada Sistem Pencairan APBDes tahun anggaran 2024. Adapun kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain AI dan HK sebagai operator desa. "Penyidik Bida...