Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang


Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mengundur jadwal pelantikan kepala daerah disoroti sejumlah pihak. Keputusan itu dinilai menimbulkan kekosongan kepemimpinan di daerah. Sedianya, jadwal pelantikan kepala daerah digelar pada 6 Februari 2025.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan kekosongan kepemimpinan itu bisa diatasi dengan memperpanjang masa jabatan penjabat (Pj) kepala daerah hingga pengganti dilantik.

“Saya pikir ini memang agak dilematis, karena seharusnya penyelenggara pemilu itu harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan disepakati sedari awal. Namun, pengunduran ini juga perlu dilihat pula penyelenggara pemilu berusaha untuk mematuhi azas ‘keserenatakan’ bahwa pilkada dan pelantikan harus serentak,” kata Wasisto kepada Tirto, Sabtu.

Wasisto bilang idealnya selama masa transisi, penjabat (Pj) kepala daerah sebaiknya diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang bisa mempersiapkan aparatur pemerintahan untuk menopang kinerja dan program baru kepala daerah ketika telah dilantik.

Meski Wasisto menanggapi positif keserentakan pelantikan ini, ia menekankan kalau keserentakan lewat sentralisasi pelantikan jangan mengurangi semangat otonomi daerah yang menganut prinsip desentralisasi langsung sejak 1999.

“Poin terakhir yang ingin saya tekankan adalah pelantikan serentak khususnya bupati/walikota yang tersentralisasi sebenarnya mengurangi esensi otonomi daerah. Idealnya cukup gubernur saja yang dilantik serentak oleh presiden karena posisinya sebagai wakil pusat di daerah,” tukas Wasisto.

Setali tiga uang, pengamat Politik, Kunto Adi Wibowo, mengatakan keputusan pelantikan kepala daerah yang diundur memang masih dalam koridor hukum. Namun demikian, waktu pelantikan yang belum jelas dikatakan bakal menimbulkan masalah.

“Kalau pengundurannya menurut saya tidak masalah. Tapi kalau pengundurannya enggak jelas, digantung, dan terkatung-katung, ini yang akan menimbulkan banyak ketidakpastian dan justru akan menimbulkan banyak konflik dan akhirnya bisa berujung pada risiko yang besar, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan keamanan,” kata Kunto saat dihubungi Tirto, Sabtu (1/2/2025).

Menurut Kunto, dalam undang-undang (UU), ada putusan yang menghendaki pelantikan kepala daerah dilakukan secara serentak, setelah MK memutus perselisihan hasil pilkada, baik untuk yang diterima maupun ditolak.

“Jadi, kalau maunya bergelombang seperti rencana awal, itu justru bertentangan dengan putusan MK itu, ataupun yang termuat di UU Pilkada,” ucap Kunto.

Kunto menggarisbawahi agar jangan sampai kekosongan ini menimbulkan masalah. Hal itu juga semestinya sudah diantisipasi oleh penyelenggara pemilu maupun Kemendagri yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintah daerah.

Menurut Kunto, mengandalkan Pj seringkali memunculkan ketidakpuasan tinggi dari masyarakat, apalagi Pj tidak dipilih oleh rakyat. Mereka duduk dengan wewenang yang seolah-olah jatuh dari langit.

“Seharusnya harus dievaluasi Pj ini lebih ketat. Apalagi jangan sampai ada kekosongan yang bisa diisi oleh Pj yang kita tahu, dampaknya tidak akan bagus terhadap pembangunan daerah,” ungkap Kunto.

Sebelumnya, Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan pelantikan kepala daerah kemungkinan digelar pada 17 - 20 Februari 2025. Opsi itu disebut menyesuaikan hasil sidang sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga:

Sumber: Tirto.id


Erick Thohir: Sudah ada pembicaraan soal diskon tiket pesawat Lebaran

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sudah ada pembicaraan mengenai diskon harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025. "Kita awali kemarin dengan 100 hari program Bapak Presiden RI, kita sukses menurunkan tiket yang 10 persen waktu Natal-Tahun Baru dan hari ini s...

Lapas Amuntai Kalsel-Polri gelar Patroli Sambang ciptakan keamanan

Lapas Kelas IIB Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng Polres HSU melaksanakan program "Patroli Sambang" guna menciptakan keamanan di lingkungan lapas. “Patroli Sambang sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar la...

ESL MLBB Season 6 Challenge Finals masuki hari ketiga

ESL Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Season 6 Challenge Finals APAC, babak utama untuk kawasan Asia Pasifik, memasuki hari ketiga, Rabu, yang merupakan hari terakhir babak grup sekaligus menjadi kesempatan lima tim Indonesia untuk mengokohkan tempat di klasemen. Bertanding di Persada Johor Inter...

Disnakeswan isyaratkan pembukaan kembali PHT Tulungagung

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengisyaratkan pembukaan kembali Pasar Hewan Terpadu (PHT) Tulungagung, karena tren kasus PMK dinilai sudah menurun. "Jika tidak ada perubahan, PHT Tulungagung akan dibuka pada Jumat (14/2), tetapi masih harus menunggu surat ...

Sabalenka kalah pada laga pertamanya di Qatar Open 2025

Petenis tunggal putri nomor satu dunia Aryna Sabalenka secara mengejutkan kalah dari Ekaterina Alexandrov pada laga pertamanya di Qatar Open 2025, Doha, Selasa (11/2) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Dikutip dari WTA di Jakarta, Alexandrova yang sedang dalam performa terbaiknya meng...

Borussia Dortmund bungkam Sporting CP tiga gol tanpa balas

Borussia Dortmund sukses membungkam tim tuan rumah Sporting CP dengan skor 3-0 dalam pertandingan laga leg pertama play-off 16 besar Liga Champions 2024-2025 di Stadion Jose Alvalade, Lisbon, Rabu dini hari WIB. Dikutip dari laman UEFA di Jakarta, setelah skor kacamata pada babak pertama, Do...

QJMOTOR bidik penjualan hingga 20.000 motor di Indonesia

Produsen kendaraan asal China, QJMOTOR, selama tahun 2025 membidik angka penjualan 10.000 sampai 20.000 unit sepeda motor di Indonesia. "Target penjualan kita untuk tahun ini sekitar 10.000 sampai 20.000 unit, jadi diharapkan kita bisa memenuhi target pasar itu," kata Wakil Presiden Branding da...

Kemenkum Sulsel-OJK bersinergi awasi pelaksanaan jaminan fidusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi  melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan fidusia di wilayahnya sesuai dengan kewenangan. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sula...

Polresta: Lalu Lintas Bogor akan sibuk ada Erdogan hingga Cap Go Meh

Polresta Bogor Kota mengingatkan masyarakat lalu lintas Kota Bogor, Jawa Barat, akan sibuk pada Rabu, karena ada kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Istana Kepresidenan Bogor hingga Perayaan Cap Go Meh (CGM) di Jalan Suryakencana. "Akan pending sebentar saat (tamu negara) lewat. Kem...

Seluruh kegiatan OIKN akan dilakukan penuh di IKN mulai Maret 2025

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan seluruh kegiatan OIKN direncanakan akan dilakukan penuh di Nusantara, Kalimantan Timur mulai Maret tahun ini. Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw mengatakan, seluruh pegawai OIKN juga direncanaka...