DPRD Jakarta Masih Belum Rampung Susun Perda Sekolah Gratis

Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Khoirudin, mengatakan akan mempercepat proses penyusunan peraturan daerah (perda) terkait pendidikan yang ditujukan untuk menghadirkan sekolah swasta gratis di Jakarta.
"Kita kan ingin pendidikan gratis SD swasta, SMP swasta, SMA, SMK swasta. Sekarang belum bisa dilaksanakan sebelum perda pendidikannya selesai. Sekarang kan sedang kebut, sedang kejar bagaimana perdanya bisa selesai," ujar Khoirudin saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKJ di Gedung DPRD DKJ, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Khoirudin mengaku sudah mengantongi daftar sekolah swasta yang sesuai dengan kriteria program sekolah gratis tersebut. Meski begitu, ia menyebut program ini akan dimulai dengan tahap uji coba terlebih dahulu.
"Paling tidak ada piloting. Biar kita bisa melihat di mana sih latar kekurangan kelebihan [yang] bisa kita pelajari," jelas Khoirudin.
Menurut Khoirudin, percepatan pembahasan perda pendidikan terkait program sekolah gratis ini merupakan bukti dukungan DPRD terhadap pemerintahan Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno mendatang. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan tim transisi Pramono-Rano terkait hal ini.
"Saya sudah komunikasi dengan tim transisi, paling tidak ada piloting. Kalau belum bisa seluruhnya dilaksanakan, ada piloting untuk sekolah gratis. Tapi kita coba kejar semaksimal mungkin agar perda pendidikannya bisa segera selesai," ucap Khoirudin.
Sebelumnya, DPRD DKJ menargetkan pembentukan regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (perda) untuk mengatur program sekolah swasta gratis rampung pada akhir Januari 2025 ini.
“Yang belum siap adalah regulasinya [soal biaya sekolah gratis]. Saya ingin kebut segera agar Perda tentang Pendidikan bisa kita selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).
Khoirudin menjelaskan, pembentukan Perda ini tidak perlu dibuat baru dari awal. Sebab, Jakarta telah memiliki Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Pemprov Jakarta dan DPRD Jakarta menurutnya hanya perlu merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tersebut.
Sumber: Tirto.id
OJK: Piutang industri pembiayaan tumbuh ditopang kredit investasi
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menuturkan bahwa piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan meningkat pada Desember 2024 ditopang oleh pembiayaan investasi. “Di sektor PVML, piut...
DPRD dukung Gubernur NTB terpilih rampingkan OPD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mendukung rencana Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan restrukturisasi atau perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) setelah dilantik pada 20 Pebruari 2025, sebagai langkah efisiensi anggaran. Anggota DPRD NTB, Ha...
Polresta selidiki penyebab kebakaran mal di Kendari
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan mal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Seksi (Kasi) Humas Iptu Haridin saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan ba...
Bellingham jadi penentu kemenangan 3-2 Madrid atas City di Etihad
Gol gelandang Jude Bellingham menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas tuan rumah Manchester City 3-2 di Stadion Etihad, Rabu dini hari WIB, pada laga leg pertama babak play-off 16 besar Liga Champions UEFA 2024-2025. Dikutip dari laman UEFA di Jakarta, gol Bellingham yang terjadi pada ...
KPU pastikan bupati terima gaji penuh meski masa jabatan terpotong
Pimpinan KPU Ponorogo, Jawa Timur memastikan bupati dan wakil bupati terpilih yang segera dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah periode 2025-2029 tetap menerima gaji penuh sesuai periodisasi jabatan meski masa kepempimpinannya terpotong 11 bulan akibat pilkada serentak. Komisioner KPU Pono...
KPK tegaskan tak ada intimidasi ke Agustiani Tio terkait kasus Hasto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada intimidasi kepada mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina saat pemeriksaan terkait kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. "Kalau Bu Tio diintimidasi, itu kemarin sudah kami tanyakan bahwa memang ...
Pengadilan Negeri Cibadak klarifikasi penundaan vonis kasus pembunuhan
Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasi terkait penundaan vonis kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga, Lili (50), yang dilakukan sepasang kekasih yakni terdakwa NA (29) dan WS (34) dalam agenda sidang pembacaan vonis pada Senin (10/2). "Penundaan vonis yang dilak...
Dua gol Ousmane Dembele bawa PSG raih kalahkan Brest 3-0
Dua gol Ousmane Dembele membawa Paris Saint-Germain (PSG) meraih kemenangan 3-0 atas tuan rumah Brest pada laga leg pertama play-off 16 besar Liga Champions UEFA 2024-2025, Rabu dini hari WIB. Dikutip dari laman resmi UEFA di Jakarta, Dembele membuat golnya pada menit ke-45 dan 66. Adapun g...
Bupati Wondama serahkan DPA 2025 kepada perangkat daerah
Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Mambor menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD 2025 senilai Rp1,04 triliun kepada perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten tersebut. Mambor saat penyerahan DPA di Wasior, Teluk Wondama, Selasa, mengatakan penyerahan DPA merupakan...
Pemkab Manokwari terima kode wilayah lima distrik baru
Pemerintah Kabupaten Manokwari tahun ini dipastikan menerima kode wilayah untuk lima distrik (kecamatan) baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Manokwari Samoel Aronggear di Manokwari, Selasa, mengatakan sesuai surat edaran Mendagri, ...