Daftar 10 Pos Anggaran K/L yang Dipangkas dan Alasannya
Pemerintah mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu kebijakan utama adalah pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2025.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang menetapkan pemangkasan anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi belanja negara.
Pemangkasan ini mencakup berbagai pos anggaran, seperti belanja operasional, perjalanan dinas, jasa konsultan, hingga pengadaan alat tulis kantor. Pemerintah menilai bahwa efisiensi diperlukan untuk mengoptimalkan alokasi dana ke sektor prioritas.
Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi belanja APBN sebesar Rp 306,7 triliun. Presiden Prabowo mengarahkan pengurangan anggaran pada kegiatan yang dianggap kurang mendesak.
Dengan pemangkasan ini, diharapkan anggaran negara dapat lebih fokus pada pembangunan dan peningkatan layanan publik. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas fiskal tanpa harus menambah beban utang negara.
Daftar 10 Pos Anggaran K/L yang Dipangkas Pemerintah di Tahun 2025
Pemerintah telah menetapkan pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2025, dengan total penghematan mencapai Rp256,1 triliun. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.Berikut adalah beberapa pos anggaran K/L yang mengalami pemangkasan signifikan:
- Alat Tulis Kantor (ATK): dipangkas sebesar 90%.
- Kegiatan Seremonial: dikurangi sebesar 56,9%.
- Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: pemotongan sebesar 45%.
- Perjalanan Dinas: pengurangan sebesar 53,9%.
- Jasa Konsultan: dikurangi sebesar 45,7%.
- Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: dikurangi sebesar 40%.
- Belanja Lainnya: pemotongan sebesar 59,1%.
- Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: dikurangi sebesar 73,3%.
- Percetakan dan Souvenir: pengurangan sebesar 75,9%.
- Kajian dan Analisis: dipangkas sebesar 51,5%.
Mengapa Anggaran K/L Tahun 2025 Dipangkas?
Pemerintah telah memutuskan untuk memangkas anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan belanja APBN sebesar Rp306,7 triliun.
Pemangkasan anggaran ini difokuskan pada pos-pos belanja yang dianggap kurang produktif atau dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah, seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, jasa konsultan, dan kegiatan seremonial.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana ke program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada utang negara. Dengan mengurangi belanja yang tidak efisien, pemerintah berharap dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemangkasan anggaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan diharapkan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Sumber: Tirto.id
Pemkot Pekalongan batasi lalu lintas ternak cegah penyebaran PMK
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Fitria Kurniawati di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya tela...
Gunung Lewotobi naik Level IV Awas setelah 987 gempa hembusan
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Level IV (Awas) setelah terdeteksi mengalami 987 gempa hembusan dalam lebih dari sepekan terakhir. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid ...
PBSI perluas jangkauan bulu tangkis ke seluruh lapisan masyarakat
Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) tak hanya fokus pada peningkatan prestasi, tetapi juga memastikan olahraga tepok bulu ini menjadi bagian hidup semua orang di Indonesia. Langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan terhadap turnamen Badminton Pelajar dan Turnamen Badmint...
Kemensos dan Kementerian PPPA ajak Muslimat NU kerja sama
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk bekerja sama dalam mewujudkan target pembangunan ke depan saat Kongres XVIII di Surabaya, Jawa Timur. "Kami mengajak Muslimat untuk bersama-sama berko...
Kurs rupiah Kamis diperkirakan cenderung bergerak "sideways"
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan bahwa nilai tukar (kurs) rupiah cenderung bergerak sideways (dalam rentang sempit). “Nilai tukar rupiah cenderung bergerak sideways pada perdagangan Rabu (12/2) malam, seiring investor yang masih menunggu rilis data inflasi AS (Amerika Se...
PT Timah bangun penahan abrasi di Pantai Pongkar
PT Timah Tbk akan membangun penahan abrasi sepanjang 100 meter di Pantai Pongkar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, guna mengurangi dan mencegah dampak abrasi di pemukiman warga pesisir kawasan pantai daerah itu. "PT Timah telah menyosialisasikan rencana pembangunan penahan abrasi di Pa...
Korban tewas bom bunuh diri Afghanistan bertambah jadi delapan orang
Jumlah korban tewas akibat serangan teroris bom bunuh diri di Kota Kunduz bertambah menjadi delapan orang, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. "Kemarin kita menyaksikan insiden yang menyayat hati di Kota Kunduz. Delapan orang, termasuk mujahidin dan warga sipil, yang menjadi m...
Komisi XI DPR setuju efisiensi belanja Bappenas Rp1 triliun lebih
Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,002 triliun. Secara rinci, efisiensi anggaran di...
Keppres biaya haji terbit mengatur besaran Bipih per embarkasi
Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah /2025 telah terbit, yang mengatur besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. "Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan ha...
Kejari Tangerang-Banten tetapkan dua orang tersangka korupsi APBDes
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada Sistem Pencairan APBDes tahun anggaran 2024. Adapun kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain AI dan HK sebagai operator desa. "Penyidik Bida...
