Demo Penembakan 5 PMI, Buruh Tuntut Penjarakan Personel APMM
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menuntut Pemerintah Malaysia memenjarakan personel Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang diduga menembak lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor. Penembakan itu mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Tuntutan ini mereka sampaikan saat menggelar aksi demo di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Kamis (30/1/2025).
Bedasarkan pantauan reporter Tirto di lokasi, aksi yang dilakukan di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jakarta Selatan tersebut, diramaikan oleh puluhan buruh. Para pedemo turut melempari logo Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, saat berunjuk rasa.
Selain melakukan orasi, para masa aksi tersebut juga melakukan aksi maju mundur, sambari sesekali mendorong aparat kepolisian yang berjaga di gerbang Gedung Kedubes Malaysia.
Para buruh meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya mendengarkan penjelasan soal kejadian ini dari pihak Malaysia, tetapi Presiden Prabowo Subianto, harus lekas membentuk tim untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden ini.
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah Malaysia untuk memenjarakan dan mengadili seberat-beratnya aparat yang diduga menembak warga asal Riau itu.
Dia menegaskan meskipun satu PMI yang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka merupakan PMI ilegal, seharusnya mereka dipulangkan atau dideportasi ke Indonesia, bukan malah ditembak secara brutal.
"Ekonomi Malaysia akan lumpuh tanpa tenaga kerja migran dari Indonesia. Mereka membutuhkan kita. Lalu, mengapa buruh migran harus ditembak? Mengapa mereka dibunuh," kata Iqbal kepada wartawan di depan Gedung Kedubes Malaysia, Jakarta Selatan, Kamis.
Iqbal mengatakan insiden ini menjadi momentum bagi Prabowo setelah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membenahi aturan terkait buruh migran, termasuk upah minimum, hubungan kerja, dan perlindungan kerja.
"Keberadaan buruh migran di luar negeri bukanlah kesalahan mereka, tetapi akibat dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri," ucap Iqbal.
Iqbal mengatakan pihaknya akan melaporkan kejadian ini ke Mahkamah International dengan kasus pembunuhan tanpa proses hukum, dan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dibanding hari ini, apabila Pemerintah Malaysia tidak mendengarkan tuntutannya mereka.
"Jika tidak ada tindakan hukum terhadap polisi tersebut, maka kami akan mengirimkan surat resmi dan tetap berdemo setiap hari hingga ada keadilan," tukas Iqbal.
Sebagai informasi, lima PMI diduga ditembak Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/01/2025) di jam 03.00 pagi waktu setempat. Penembakan tersebut mengakibatkan adanya satu korban meninggal dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Sumber: Tirto.id
Pemkot Pekalongan batasi lalu lintas ternak cegah penyebaran PMK
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan pembatasan lalu lintas hewan ternak sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Fitria Kurniawati di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya tela...
Gunung Lewotobi naik Level IV Awas setelah 987 gempa hembusan
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menaikkan status aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Level IV (Awas) setelah terdeteksi mengalami 987 gempa hembusan dalam lebih dari sepekan terakhir. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid ...
PBSI perluas jangkauan bulu tangkis ke seluruh lapisan masyarakat
Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PBSI) tak hanya fokus pada peningkatan prestasi, tetapi juga memastikan olahraga tepok bulu ini menjadi bagian hidup semua orang di Indonesia. Langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan terhadap turnamen Badminton Pelajar dan Turnamen Badmint...
Kemensos dan Kementerian PPPA ajak Muslimat NU kerja sama
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk bekerja sama dalam mewujudkan target pembangunan ke depan saat Kongres XVIII di Surabaya, Jawa Timur. "Kami mengajak Muslimat untuk bersama-sama berko...
Kurs rupiah Kamis diperkirakan cenderung bergerak "sideways"
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan bahwa nilai tukar (kurs) rupiah cenderung bergerak sideways (dalam rentang sempit). “Nilai tukar rupiah cenderung bergerak sideways pada perdagangan Rabu (12/2) malam, seiring investor yang masih menunggu rilis data inflasi AS (Amerika Se...
PT Timah bangun penahan abrasi di Pantai Pongkar
PT Timah Tbk akan membangun penahan abrasi sepanjang 100 meter di Pantai Pongkar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, guna mengurangi dan mencegah dampak abrasi di pemukiman warga pesisir kawasan pantai daerah itu. "PT Timah telah menyosialisasikan rencana pembangunan penahan abrasi di Pa...
Korban tewas bom bunuh diri Afghanistan bertambah jadi delapan orang
Jumlah korban tewas akibat serangan teroris bom bunuh diri di Kota Kunduz bertambah menjadi delapan orang, kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. "Kemarin kita menyaksikan insiden yang menyayat hati di Kota Kunduz. Delapan orang, termasuk mujahidin dan warga sipil, yang menjadi m...
Komisi XI DPR setuju efisiensi belanja Bappenas Rp1 triliun lebih
Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,002 triliun. Secara rinci, efisiensi anggaran di...
Keppres biaya haji terbit mengatur besaran Bipih per embarkasi
Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah /2025 telah terbit, yang mengatur besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. "Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan ha...
Kejari Tangerang-Banten tetapkan dua orang tersangka korupsi APBDes
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan pada Sistem Pencairan APBDes tahun anggaran 2024. Adapun kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain AI dan HK sebagai operator desa. "Penyidik Bida...
