DPRP harapkan rekrutmen CASN prioritaskan orang asli Papua Pegunungan
2025-02-03 11:22:02
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan mengharapkan perekrutan calon aparatur sipil negara diprioritaskan orang asli Papua dan lahir besar di Wamena atau daerah lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
Ketua Fraksi Gabungan Perubahan DPRP Pegunungan Danius Wenda di Wamena, Senin, mengatakan pihaknya atas nama rakyat Papua Pegunungan meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS tahun 2024/2025 memberikan kuota 100 persen bagi orang asli yang lahir besar di provinsi setempat.
"Kenapa demikian, karena satu-satunya urat nadi atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi pencari kerja OAP (orang asli Papua) di daerah ini hanya di pemerintahan karena perusahaan-perusahaan besar, seperti badan usaha milik negara jarang mengakomodasi tenaga OAP," katanya.
Menurutnya, hanya sektor pemerintahan yang menjadi tempat bagi masyarakat pribumi mendapatkan haknya, sementara di tempat lain susah bagi OAP Pegunungan untuk bersaing.
"Kondisi inilah yang harus pemerintah daerah dan pusat lihat sehingga memberikan kesempatan anak-anak Papua Pegunungan terlibat dalam setiap pembangunan di Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan perusahaan swasta lebih mementingkan kelompok atau golongan dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua. Perusahaan itu berdalih orang sli Papua belum mampu.
"Padahal di perusahaan sudah mengatur corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan daerah operasinya, tetapi hal ini diabaikan," katanya.
Dia menambahkan selama ini perusahaan yang punya andil dan peduli dengan tenaga kerja OAP hanya PT Bank Papua, selain dari itu belum terlihat.
"Melihat banyaknya jumlah sarjana yang setiap tahun menganggur dan kemiskinan absolut di atas tanah mereka, maka sebagai representasi rakyat, kami minta pemerintah dan DPRP Pegunungan sebagai mitra sama-sama cari solusi untuk menekan angka pengangguran," ujarnya.
Dia menyarankan agar ke depan, semua perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang beroperasi di Provinsi Papua Pegunungan wajib memberdayakan dan merekrut tenaga kerja OAP Papua Pegunungan.
"Stop bawa masuk tenaga kerja dari luar daerah, kami akan kawal supaya perusahaan-perusahaan juga tidak hanya cari laba, tetapi harus punya hati untuk membantu tenaga kerja OAP. Jika tidak peduli, kami akan evaluasi izin usahanya supaya dicabut," katanya.
Dia berharap semua pihak sama-sama meletakkan pondasi yang baik tanpa ada perbedaan dan diskriminasi di dunia kerja untuk menghindari potensi-potensi kesenjangan sosial di Papua Pegunungan.
Sumber: Antara