Perihal Gusur-Menggusur di Pilkada DKI

Dipublikasikan pada : 2016-12-20

Perihal Gusur-Menggusur di Pilkada DKI

Ilustrasi © Madzae


Hawa panas menyelimuti masa-masa Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta saat ini. Meskipun kita tahu, di akhir tahun ini, cuaca cenderung dingin dan disertai hujan yang cukup lebat. Salah satu yang sering diperdebatkan antar kandidat adalah persoalan penggusuran. Basuki Tjahaya Purnama kukuh dengan program-program penggusuran kampung-kampung kumuh, sedangkan Anies Baswedan mencoba menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam urusan penggusuran tersebut. Dan Agus Yudhoyono, memiliki pendekatan yang mirip dengan apa yang hendak dilakukan oleh Anies Baswedan. Namun, melihat situasi kini, nampaknya ia tidak menyukai dengan gagasan penggusuran dan sangat mungkin program tersebut tidak ada dalam rangkaian kerja jika ia terpilih menjadi Gubernur DKI.

Perihal gusur menggusur wilayah kumuh dan wilayah-wilayah lainnya ini bagaikan bola panas dalam Pilkada DKI kini. Bukan hal yang aneh tentunya. Mengingat, orang-orang yang “berpeluang” menjadi korban penggusuran paksa, juga memiliki suara di Pilkada DKI yang pemungutan suaranya akan dilakukan di awal tahun depan. Memberi “angin segar” bagi orang-orang tersebut, berarti memberi peluang pertambahan suara yang cukup signifikan bagi tiap pasangan calon.

Perlu diingatkan terlebih dahulu, penggusuran paksa dalam definisis Komisi Tinggi HAM PBB atau UNHCR merupakan “penghancuran paksa atas manusia terhadap tempat tinggal atau lahannya, secara langsung maupun tidak langsung yang didukung oleh negara.”

Bukan hanya itu, secara umum, penggusuran paksa juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Berdiri di posisi yang jelas perihal penggusuran paksa, akan turut mempengaruhi orang-orang yang terbelah perihal penggusuran tersebut. Jumlah suara yang cukup banyak, dipertaruhkan dalam pertarungan pilkada “chapter” penggusuran ini.

Area kumuh atau “slum area” adalah bidikan utama dalam program penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah. Selain itu, juga ada wilayah-wilayah lain yang memungkinkan untuk digusur. Seperti wilayah yang memiliki masalah peruntukan lahan. Area hijau dijadikan perumahan atau area resapan air dijadikan kompleks adalah wilayah-wilayah demikian.

Tidak seperti wilayah yang bermasalah dengan peruntukan, area kumuh memiliki cerita tersendiri yang cukup miris. Area kumuh atau “slum area” hadir karena faktor “permintaan-penawaran” dari kota metropolitan itu sendiri. Misalnya seperti yang terjadi di Brazil, tepatnya di Rio de Janeiro, banyak pendatang yang merantau ke kota tersebut semata-mata bekerja untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur untuk Piala Dunia dan Olimpiade. Para perantau tersebut, tidak memiliki pilihan untuk bertepat tinggal. Akibatnya, mereka membikin “slum area” di kota Rio de Janeiro tersebut untuk tinggal dan berkehidupan.

Secara umum, “slum area” sangat identik dengan masyarakat miskin. Penentuan area tempat tinggal kaum miskin kota juga memiliki kriteria tertentu. Pertama, mereka sangat memperhatikan lokasi. Lokasi yang jauh, tentu membuat ongkos semakin membengkak. Akibatnya, mereka lebih menguatamakan lokasi yang dekat dengan tempat kerja mereka. Mereka tidak masalah hidup berdempet-dempetan, selama lokasi tersebut terbilang dekat dengan lokasi pekerjaan. Kedua, yakni keberadaan tempat kerja. Poin ini menyambung dengan poin pertama. Kerja dan perumahan adalah dua entitas yang tidak terpisahkan. Dan terakhir adalah biaya. Perkampungan kumuh padat penduduk terbilang murah bila dibandingkan mengontrak di kawasan yang layak atau bahkan membeli rumah di kompleks yang bagus.

Inti masyarakat miskin dan perkampungan kumuh adalah permintaan dan penawaran. Di tempat kerja manapun, selalu ada orang-orang yang status kerjanya ada di strata bawah? Mulai dari OB, satpam, buruh, atau karyawan rendahan. Ingat, ini faktor permintaan-penawaran. Orang-orang tersebut wajib ada di setiap perusahaan. Belum lagi ditambah orang-orang yeng bekerja di sektor informal dan ini jumlahnya teramat sangat besar.

Dengan indikator-indikator di atas, perkempungan kumuh padat penduduk menjadi pilihan utama banyak pendatang di Jakarta. Mereka semata-mata tinggal di sana, demi mempu menjaga kelangsungan hidup mereka di Jakarta tetap berjalan.

Sedihnya, banyak area kumuh yang mengokupasi lahan-lahan seperti bantaran kali dan sejenisnya. Lemahnya pengawasan dan hukum, membuat lahan-lahan tersebut, diambil-alih secara paksa oleh masyarakat tersebut. Ditambah, selama bertahun-tahun pemerintah membiarkan hal demikian. Dan lebih sedihnya, perusahaan listrik negara juga “mensupport” pemukiman demikian. Maka, semakin kompleks lah persoalan penggusuran yang kemudian menjadi “solusi.”

Soal penggusuran, ada beberapa alasan mengapa hal demikian terjadi.

Pertama yakni meningkatnya urbanisasi. Dengan peningkatan urbanisasi, perkampungan kumuh pada penduduk semakin menjadi-jadi. Di area legal, lahan semakin menyempit. Tidak ada cara lain bagi pemerintah selain menertibkan area kumuh. Lebih-lebih, area kumuh yang juga ilegal.

Kedua yakni soal proyek infrastruktur. Area kumuh memungkinkan untuk digusur manakala pemerintah ingin membangun suatu infrastruktur di area tersebut. Pembangunan jalan, jembatan, bangunan pemerintah, sekolahan, dan lain-lain adalah serangkaian alasan dilakukannya penggusuran. Untuk kasus ini, tidak cuma area kumuh yang mungkin akan disgusur. Perumahan legal pun bisa menjadi korban.

Ketiga yakni perilah “beautification” atau mempercantik kota. Area kumuh adalah sasaran utama program ini. “Slum area” dianggap memberi warna yang kurang sedap bagi suatu kota. Dengan menggusur dan menghilangkan area kumuh, kota akan dianggap jauh lebih cantik.

Jika kita melihat apa yang terjadi di Jakarta, semua alasan umum penggusuran di atas juga ada dalam alasan-alasan penggusuran di DKI. Permasalahan lahan yang kian sempit, pembangunan infrastruktur, dan mempercantik kota adalah apa yang terjadi di Jakarta.

Nah dalam debat antar kandidat, sering diperdengarkan pertanyaan tentang bagaimana menggusur yang baik? Secara umum, ada tiga pendekatan soal menangani “slum area” di wilayah urban perkotaan.

Pertama yakni “in-situ up-gradation” artinya itu perkampungan kumuh dibangun ulang dengan membikin infrastruktur yang layak bagi warga tersebut. Nah ini terjadi di Kampung Deret, Jakarta. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling baik. Di Mumbai India, pendekatan ini mampu meningkatkan taraf hidup penduduknya. Sedihnya, pendekatan ini cukup susah diterapkan untuk perkampungan kumuh ilegal yang mengokupasi wilayah bantaran kali dan sebagainya.

Kedua yakni “ektension to minimum basis civic” artinya itu perkampungan kumuh cuma dibuatkan elemen-elemen dasar kebutuhan manusia. Misalnya MCK yang layak. Pendekatan ini sangat minimal dan kurang populer dijalankan, karena tetap membuat kampung kumuh tetap kumuh.

Ketiga yakni relokasi. Nah ini yang paling utama terjadi di DKI Jakarta dan di wilayah perkotaan manapun di dunia. Kampung kumuh dibedol dan penduduknya dipaksa tinggal dia area baru, untuk kasus di DKI mereka dipaksa tinggal di rumah susun.

Yang perlu diingat adalah bukan “menggusur secara baik” tapi “menggusur dengan perhitungan yang matang.”

Di Davau, Filipina, pernah terjadi relokasi terhadap 43.000 keluarga yang bermukim di perkampungan kumuh kota tersebut. Mereka direlokasi ke tempat yang tidak layak dan tidak sesuai. Akibatnya, orang-orang tersebut kembali lagi ke tempat mereka dahulu dan membuat “slum area” yang semakin parah di Kota Davau. Hal demikian juga terjadi di Dhaka, Pakistan. Pemerintah di sana hanya menggusur tanpa mimikirkan tempat baru bagi korban gusuran, akibatnya program penggusuran hanya memindahkan “slum area” dari A ke B semata.

Maka, bagi para kandidat pemimpin DKI Jakarta, hendaknya menggunakan perhitungan yang cermat soal penggusuran ini.

Jadi, apakah ada cara menggusur yang baik?


Baca Juga

    Google Waymo dan Masa Depan Kendaraan yang Berlalu-Lalang di Jalanan
    Penista Agama Itu Bernama Negara
    Laknatnya Rusia dan Ketakutan Amerika

Spotlight


Deadpool Index: Mengapa Kita Tidak Perlu Mengkonversi Dolar Ke Rupiah?

Deadpool Index: Mengapa Kita Tidak Perlu Mengkonversi Dolar Ke Rupiah?

Mata uang yang berbeda di tiap negara, merefleksikan keadaan negara tersebut. Konversi mata uang, hanyalah ilusi semata.

2017-01-11


Penista Agama Itu Bernama Negara

Penista Agama Itu Bernama Negara

Agama lokal yang ada di Indonesia, tidak pernah diakui keberadaannya hingga hari ini oleh entitas yang bernama negara. Meskipun kita tahu, agama lokal ada lebih dulu daripada Indonesia.

2016-12-05


Google Waymo dan Masa Depan Kendaraan yang Berlalu-Lalang di Jalanan

Google Waymo dan Masa Depan Kendaraan yang Berlalu-Lalang di Jalanan

Perusahaan dunia, ramai-ramai mengembangkan mobil swakemudi. Di ranah ini, Google unggul daripada perusahaan lain.

2016-12-15


Kebenaran Palsu

Kebenaran Palsu

Hoax dibangun atas dasar uang, politik, dan agama.

2017-01-05


Para Penjual Tradisi

Para Penjual Tradisi

Bertahan di tengah arus globalisasi. Mencari keuntungan sambil mencari rejeki.

2016-11-16